Sebelum membahas lebih jauh, kita mengulas kembali bagaimana Sektor Logistik itu berperan. Logistik dalam pengertiannya, merupakan suatu ilmu pengetahuan atau seni dalam melakukan proses penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan, dan penghapusan terhadap berbagai barang atau alat-alat tertentu.
Kondisi Logistik di Indonesia dinilai, mengalami dinamika perekonomian global pada tahun 2019. Dinamikan tersebut banyak memberikan ketidakpastian berinvestasi dan berusaha. Seperti yang disampaikan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), mengenai catatan singkat dinamika kegiatan usaha hingga penghujung akhir tahun 2019.
Kondisi yang dimaksud diprediksi tidak jauh berbeda dengan yang akan terjadi di tahun 2020. Karena indikasi berlanjutnya perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok masih jadi momok bagi perekonomian negara-negara berkembang.
Dilansir dari Samuderanesia, DPP ALFI juga menyoroti sulitnya pemisahaan Inggris dari Uni Eropa dan pemilihan presiden Amerika Serikat pada bulan November 2020 akan sangat mempengaruhi eskalasi ketidakpastian di tahun 2020.
“Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan perekonomian yang realistis dan penuh kehati-hatian sepanjang tahun 2019 telah mencatat pertumbuhan ekonomi 5.02 persen dalam masa ketidakpastian global tersebut,” kata Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi dalam keterangannya yang diterima redaksi, Rabu (1/1/2020).
Jawa Barat & Distribusi Bantuan Sosial
Dalam skala nasional, kondisi logistik di Indonesia tentu perlu mendapat perhatian lebih dari berbagai aspek yang terkait. Begitupun distribusi domesitik dan segala penanganan yang berkaitan dengan logistiknya. Dari aspek Sumber Daya Manusia, SIstem Logistik, Biaya Logistik, Transportasi Logistik, Regulasi terkait dan lain sebagainya.
Jawa Barat sendiri, tidak sedikit memiliki perusahaan ekspedisi atau logistik yang tentu bisa mendukung upaya distribusi dan penyimpanan barang yang ada. Selain sebagai wilayah dengan jalur distribusi yang dibilang sering dilewati, Jawa Barat tentu bisa menjadi perhatian mengenai kondisi logistiknya.
Beredar kabar mengenai Bantuan Sosial yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama jajarannya. Bantuan sosial tersebut mengalami kendala bahkan keterlambatan distribusi yang seharusnya sudah bisa tiba ke tujuan, yaitu untuk membantu masyarakat terkena dampak Covid-19.
Pendistribusian bantuan tersebut seharusnya sudah disalurkan kepada 47.983 warga Garut. Termasuk didalamnya adalah penerima bantuan dengan kategori miskin akibat dampak Covid-19. Bantuan berupa sembako tersebut, kabarnya masih tertunda di gudang Bulog yang berada di Kecamatan Samarang.
Ketertundaan tersebut disusul dengan belum jelasnya jadwal penyaluran, bahkan sebanyak empat ton telur saat ini kondisinya sudah membusuk dan sudah tidak layak lagi untuk disalurkan.
Seperti yang dilansir dari laman galamedianews, Kedua pimpinan baik Bupati Garut dan Wakil Bupati Garut sulit untuk dikonfirmasi terkait lambatnya pendistribusian sembako, enggan bersara bahkan sulit ditemui.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Ade Hendarsyah membenarkan kabar mengenai tertundanya bantuan sembako bantuan Gubernur Jabar tersebut.
Bahkan Dinas Sosial Garut, sudah melayangkan surat pada tanggal 6 Mei, pada PT POS agar bantuan tersebut segera disalurkan. “Penyaluran bukan kewenangan kami, melainkan kewenangan PT POS dan Bulog yang telah ditunjuk Pemrov Jabar. Kami juga sudah melayangkan surat,” ucapnya, Ahad (10/5/2020).
Perbedaan Logistik Dalam Bisnis dan Untuk Bantuan
Menurut Yukki, sumber kekuatan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 salah satunya adalah konsumsi domestik yang sumbangannya mencapai 56,28 persen. Sementara kontribusi investasi bagi pertumbuhan 32,32 persen.
Hal ini juga dipicu dari kekuatan UMKM yang juga menjadi penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dimana tercatat pelaku UMKM saat ini sudah mencapai 60 juta, dimana mereka sangat kreatif dan mampu menyerap tenaga kerja secara jumlah besar.
“Dalam mengembangkan kegiatan usaha UMKM, perlu dukungan Pemerintah secara serius menghapus produk impor yang cenderung mematikan produk UMKM di pasar dalam negeri serta membantu permodalan dengan tingkat bunga rendah sehingga mampu mendorong daya saingnya,” terangnya.
Namun, dalam hal logistik skala besar, yaitu cakupan nasional. Setidaknya sepanjang 2019 masih terdapat banyak masalah yang belum terselesaikan seperti masalah kemacetan pada ruas jalan tol Jakarta–Cikampek. Serta masih terhambat dan belum tuntasnya penyelesaian jalan lintas antar Kawasan industri. Padahal sudah tentu penanganan ini diharapkan bisa mengurangi beban jalan tol serta menjadikan distribusi barang menjadi lebih efisien.
“Sekitar 80 persen volume ekspor dan impor melalui pelabuhan Tanjung Priok adalah berasal dari industri di jawa barat maka peran konektivitas antar Kawasan industri dengan pelabuhan menjadi sangat penting dalam efisiensi logistiknya,” Wakil Ketua Umum DPP ALFI Bidang Pelabuhan Laut dan kemaritiman, Harry Sutanto.
Perihal bantuan domestik, bahkan masih dalam lingkup provinsi Jawa Barat sekiranya perlu mendapat evaluasi dan perhatian. Apalagi dalam hal ini terkait bantuan sosial yang seharusnya merata dan tepat serta terjadwal bisa sampai ke lokasi yang dituju.
Apakah yang menyebabkan penanganan logistik telur yang terjadi di Jawa Barat, bisa sampai membusuk? Apakah karena Regulasi? Validasi Data? Atau memang sistem logistiknya yang belum siap?
Komentar